Dinamika Struktural dan Reorientasi Paradigma: Analisis Historis Transformasi Apotek (1953-1980)

Sejarah regulasi kefarmasian di Indonesia mencerminkan dialektika yang persisten antara fungsi ekonomi dan mandat pelayanan kesehatan. Analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku antara tahun 1953 hingga 1980 mengungkapkan adanya pergeseran fundamental (shifting paradigm) dalam memosisikan apotek. Trajektori ini bergerak dari legitimasi yuridis atas praktik perdagangan menuju upaya korektif dekomersialisasi demi menegakkan supremasi pelayanan profesional.

1. Hegemoni Komersial dan Pragmatisme Pasca-Kemerdekaan (1953–1965)

Pada fase awal kemerdekaan, konstruksi hukum apotek sangat dipengaruhi oleh realitas sosiologis berupa kelangkaan tenaga profesional apoteker. Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek dan UU No. 4 Tahun 1953 tentang Apotek Darurat menjadi landasan pragmatis yang melegitimasi dimensi perdagangan. Secara spesifik, UU No. 4/1953 memberikan privilege kepada asisten apoteker untuk mengelola apotek darurat dengan status "perusahaan partikelir". Nomenklatur ini secara eksplisit menempatkan apotek dalam domain privat-komersial, merespons kekosongan tenaga ahli dengan pendekatan korporasi.

Puncak dari legalisasi orientasi pasar ini termanifestasi dalam PP No. 26 Tahun 1965. Regulasi ini menjadi turning point awal yang mengukuhkan identitas ganda apotek. Definisi apotek sebagai tempat dilakukannya "usaha-usaha dalam bidang farmasi" memberikan implikasi yuridis yang mendalam. Penggunaan frasa "usaha-usaha" (dalam bentuk jamak) bukan sekadar pilihan semantik, melainkan penegasan regulatori yang mengakui dimensi bisnis sebagai elemen inheren. Dalam periode ini, apotek beroperasi dengan logika perdagangan (trading logic) yang dominan, di mana aspek pelayanan kesehatan cenderung tersubordinasi oleh legitimasi operasi bisnis, kendati tetap berada di bawah payung pengawasan administratif negara.

2. Titik Balik 1980: Koreksi Regulasi dan Upaya Dekomersialisasi

Tahun 1980 menandai era reformasi konseptual melalui diterbitkannya PP No. 25 Tahun 1980. Regulasi ini merepresentasikan intervensi negara untuk mendekonstruksi paradigma lama yang dianggap telah melenceng dari filosofi kesehatan. PP ini hadir sebagai antitesis terhadap PP No. 26/1965, dengan misi utama menggeser positioning apotek dari entitas dagang menjadi sarana pengabdian profesi.

Dalam ratio legis (alasan hukum) yang tertuang pada Penjelasan Umum, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa kedudukan apotek sebagai "usaha dagang", sebagaimana difasilitasi oleh regulasi sebelumnya, telah menciptakan disonansi dengan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, PP No. 25/1980 melakukan redefinisi radikal dengan menghapus terminologi "usaha" dan mengembalikan apotek pada "fungsi semula" (back to nature), yakni sebagai:

1. Sarana penyaluran perbekalan farmasi.

2. Locus pelaksanaan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga profesional.

Perubahan ini menandai upaya dekomersialisasi secara legal-formal. Meskipun secara praktis aspek ekonomi tidak sepenuhnya dieliminasi (mengingat keberlanjutan operasional tetap membutuhkan viabilitas finansial), secara normatif regulasi ini berhasil mereposisi hierarki prioritas. Primasi yang sebelumnya berada pada aspek komersial digeser secara sistematis untuk menempatkan tanggung jawab profesional dan pelayanan klinis sebagai nilai inti (core value) eksistensi apotek.